BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin didampingi Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK serta Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan Jembatan Penghubung Daratan Kalimantan (Kabupaten Tanah Bumbu) dengan Pulau Laut (Kabupaten Kotabaru). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Banjarbaru, Senin (30/3/2026).

Penandatanganan kontrak dilakukan antara Bambang Asmoro dan Yusdiantoro selaku kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toyib sebagai pengguna anggaran. Proyek tahun jamak ini memiliki nilai investasi mencapai Rp5,9 triliun dan telah lama dinantikan masyarakat.

Gubernur H. Muhidin menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan proyek tersebut.

“Saya meminta kepada pihak pelaksana agar segera memulai pekerjaan secara maksimal, sehingga serapan anggaran dapat berjalan lebih cepat dan pembangunan tidak mengalami keterlambatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan jembatan penghubung tersebut sudah dapat dimanfaatkan pada tahun 2028.

“Kami berharap pada 2028 jembatan ini benar-benar sudah bisa digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan pengguna lainnya,” ujarnya.

Menurut Gubernur, kelanjutan pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari realisasi visi dan misi pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, khususnya dalam meningkatkan konektivitas wilayah.

Proyek ini juga terlaksana melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang masing-masing berkontribusi sebesar Rp100 miliar melalui APBD.

Selain itu, Gubernur turut memaparkan sejumlah program strategis lain, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan stadion internasional yang terintegrasi dengan kawasan hutan lindung, serta pembangunan jalan poros sepanjang sekitar 30 kilometer yang menghubungkan Banjarbaru dengan kawasan Banua Anam.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli atas komitmen mereka dalam mendukung penyelesaian proyek ini.

“Kehadiran dan dukungan kepala daerah menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menyelesaikan proyek strategis ini,” ungkapnya.

Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rakhman Taufik, para kepala daerah, tim ahli gubernur, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Jembatan penghubung ini ditargetkan rampung pada 2028 dan diyakini akan meningkatkan konektivitas antardaerah, mempercepat arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Dengan total panjang sekitar 3.750 meter, jembatan ini memiliki bentang utama tipe cable stayed sepanjang 350 meter dan lebar 24 meter. Pembangunan bentang tengah mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp3 triliun, yang diperkuat oleh pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten.

Pengerjaan proyek dilakukan secara bertahap, dengan pekerjaan fisik dimulai pada Januari 2026. Sejumlah kontraktor besar yang terlibat antara lain PT Adhi WSKT KSO (2025–2028), PT Hutama Karya (2025–2026), PT Pembangunan Perumahan (2025–2026), PT Asri Praya KSO (2024–2025), PT Pandji Bangun Persada (2024–2025), dan PT Adhi Karya (2015–2017). Sementara itu, perencanaan proyek ditangani oleh PT Pemetaan Engineering System KSO, PT Anugerah Kridpradana, dan PT Widyadaya Bandaran. (sal/ali/ab)