BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya sinergi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah guna menjawab berbagai tantangan ke depan. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, kepala Bappeda kabupaten/kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Muhidin.

Dalam sambutannya, Muhidin menegaskan bahwa pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera.

Visi tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul serta infrastruktur yang terintegrasi.

Ia juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan fondasi yang kuat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat sebesar 76,10 atau berada di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.

“Capaian ini menunjukkan arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi,” tegasnya.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

Muhidin menekankan bahwa arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”

“Sinkronisasi dengan kebijakan nasional menjadi kunci agar pembangunan daerah berjalan searah dan saling mendukung,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar, termasuk dalam mengatasi persoalan lingkungan seperti banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.

“Kita harus memperkuat ketahanan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, termasuk pengendalian banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir,” katanya.

Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kewenangan dengan langkah konkret seperti normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, serta pembangunan sodetan di kawasan rawan.

Untuk mendorong percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengusulkan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

“Seluruh program ini harus berjalan selaras guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan mampu menjawab berbagai persoalan daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, Musrenbang merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalimantan Selatan telah menunjukkan progres yang baik, tinggal bagaimana konsistensi ini terus dijaga,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu menggerakkan sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi, baik dari sektor sumber daya alam maupun pengembangan sumber daya manusia, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah,” tambahnya.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah serta peningkatan pelayanan dasar dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah agar seluruh kabupaten/kota dapat berkembang secara seimbang, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. (md/ali/ab)