BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas.”

Musrenbang tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Akhmad Wiyagus, turut mengikuti secara virtual mewakili Menteri Dalam Negeri guna menyampaikan arahan strategis kepada seluruh peserta.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa capaian kinerja pembangunan Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan bahkan melampaui target nasional. Ia menilai capaian tersebut menjadi modal penting dalam melanjutkan pembangunan daerah ke depan.

“Capaian pembangunan tahun 2025 menjadi fondasi kuat bagi kita untuk melangkah lebih maju, sekaligus memastikan kesinambungan program pembangunan di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan, pentingnya sinkronisasi arah pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, penyelarasan RKPD Tahun 2027 dengan kebijakan nasional menjadi langkah strategis agar seluruh program berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.

“Kita harus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan selaras dengan agenda nasional, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan proyek-proyek strategis sebagai pendorong utama investasi dan penguatan infrastruktur makro di daerah. Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Melalui Musrenbang ini kita berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang terarah, efektif, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, turut menyampaikan usulan prioritas daerah, khususnya terkait pelebaran jalan dari Marabahan menuju Gampa.

Ia menjelaskan, bahwa ruas jalan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan wilayah Barito Kuala hingga ke Kabupaten Tapin.

Menurutnya, kondisi jalan saat ini sudah tidak memadai karena tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

“Pelebaran jalan ini sangat mendesak, mengingat fungsinya sebagai jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kapasitas jalan tersebut,” ungkapnya.

Ia juga berharap, Musrenbang RKPD Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Barito Kuala, melalui kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

“Lewat forum ini kami berharap permasalahan daerah dapat diakomodasi dan ditindaklanjuti secara konkret demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dsk/ali/ab)