BANJARMASIN – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mendukung penguatan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Posyandu Wasaka 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus finalisasi Rencana Strategis (Renstra) Posyandu Kalimantan Selatan Tahun 2026–2030 di Aula Sasangga Banua Eks Kantor Gubernur Km 0 Banjarmasin, Selasa (2/6/2026).

Dalam arahannya, Hj. Fathul Jannah Muhidin meminta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lagi memandang Posyandu sebagai urusan sektor kesehatan semata. Menurutnya, Posyandu telah bertransformasi menjadi wadah pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang pelayanan dasar masyarakat.

“Saya meminta seluruh kepala SKPD ikut serta dan memprioritaskan program Posyandu agar terwujud Posyandu Wasaka 6 SPM yang berkualitas. Posyandu bukan hanya milik sektor kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penyusunan Renstra Posyandu Wasaka 6 SPM Tahun 2026–2030 merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Selatan berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Renstra ini kita susun sebagai blueprint pembangunan sumber daya manusia berbasis keluarga dan masyarakat. Di dalamnya terintegrasi pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, pangan dan gizi, lingkungan hidup, hingga perlindungan perempuan dan anak dalam satu sistem tata kelola yang terpadu,” ujarnya.

Menurut istri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin tersebut, berbagai persoalan pembangunan daerah perlu diselesaikan mulai dari tingkat keluarga. Karena itu, Posyandu harus diperkuat agar mampu menjadi pusat layanan dasar yang mudah diakses masyarakat.

“Melalui Posyandu Wasaka 6 SPM, kita ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih tepat sasaran, lebih terintegrasi, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Hj. Fathul Jannah menambahkan, posyandu harus menjadi pusat pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan implementasi Posyandu Wasaka akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalsel Bekerja,”ungkapnya.

Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1 persen pada tahun 2030 serta mempersiapkan Kalimantan Selatan menuju Gerbang Logistik Kalimantan Tahun 2045,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan sejumlah target yang ingin dicapai hingga tahun 2030. Target tersebut meliputi seluruh Posyandu di Kalimantan Selatan aktif dan melaksanakan layanan enam SPM, seluruh kecamatan memiliki Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu yang aktif, seluruh keluarga terdata dalam sistem, serta seluruh kabupaten/kota terhubung melalui Dashboard Posyandu Wasaka.

Hj. Fathul Jannah menegaskan, bahwa pencapaian target tersebut memerlukan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Ia menambahkan, target-target ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi arah bersama yang harus kita capai melalui kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan sinergi yang kuat, saya optimistis Posyandu Wasaka akan menjadi model pelayanan dasar yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” demikian Hj. Fathul Jannah Muhidin. (md/ali/ab)