JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menilai langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan akan turun langsung memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga tingkat kabupaten dan kota berpotensi memunculkan dinamika politik baru di daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Firdaus dalam sebuah tulisan opini yang berjudul “Geliat Bayang-Bayang Sang Mantan”.

Menurut Firdaus, kondisi ekonomi masyarakat di daerah saat ini masih menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga menurunnya daya beli. Di tengah situasi tersebut, aktivitas politik yang melibatkan tokoh nasional dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sensitivitas publik.

“Di bawah langit daerah yang kian temaram, piring-piring nasi rakyat makin menyusut. Tekanan ekonomi, melambungnya harga barang pokok, dan redupnya daya beli bermuara pada satu muara yang sama, yakni penurunan kualitas hidup masyarakat di daerah,” tulis Firdaus.

Ia menilai pernyataan Jokowi yang akan aktif memperkuat PSI di daerah telah memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Sejumlah pihak, kata dia, memandang langkah tersebut sebagai bagian dari konsolidasi politik, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk demonstrasi pengaruh politik pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Firdaus juga menyoroti munculnya aksi penolakan terhadap kedatangan Jokowi di Makassar yang dilakukan oleh sejumlah kelompok mahasiswa. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika politik yang perlu dicermati oleh pemerintah.

“Gelombang penolakan ini melempar ingatan publik pada peristiwa demonstrasi besar pada Agustus tahun lalu. Saat itu, kemarahan publik atas karpet merah politik dinasti nyaris membakar legitimasi politik nasional,” ujarnya.

Dalam tulisannya, Firdaus menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap struktur kabinet dan sejumlah lembaga negara guna menjaga stabilitas politik dan memperkuat kepercayaan publik.

Ia menyebut wacana perombakan kabinet atau reshuffle yang disebut-sebut akan dilakukan pada Juni 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan ekonomi.

“Musuh utama pemerintah saat ini bukanlah oposisi politik, melainkan indikator makro ekonomi yang terus memerah. Kabinet baru hasil reshuffle harus segera fokus pada upaya menjinakkan kurs dolar terhadap rupiah dan menekan harga kebutuhan pokok,” tulisnya.

Firdaus menegaskan bahwa perhatian pemerintah saat ini seharusnya lebih diarahkan pada penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat yang masih menjadi tantangan utama di berbagai daerah.

“Jika tidak, sekam kering di daerah-daerah akan benar-benar berubah menjadi api,” tutupnya. (rls/ali/ab)