PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah, khususnya dalam penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) serta kepemilikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh pemerintah daerah.

Arahan tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar, Rabu (15/4/2026) di Swiss-Belhotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin mengungkapkan bahwa tingkat penggunaan QRIS di masyarakat masih tergolong rendah, yakni di bawah 10 persen dari total transaksi. Padahal, infrastruktur dan fasilitas pendukung dinilai sudah cukup memadai.

“Kemungkinan kita masih kurang dalam sosialisasi. Karena itu, perlu ditingkatkan edukasi kepada masyarakat agar terbiasa menggunakan QRIS,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkungan pemerintah daerah. Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, baru enam pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan penggunaan KKI.

“Saya mengimbau pemerintah daerah yang belum memiliki KKI agar segera mengadopsinya. Jika pemerintah saja belum menggunakan transaksi non-tunai, maka akan sulit mendorong masyarakat untuk beralih,” tegasnya.

Gubernur Muhidin juga menyatakan dukungannya terhadap program pemberian insentif bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang aktif menggunakan QRIS, dengan catatan kesiapan infrastruktur digital harus tetap menjadi prioritas.

Ia meminta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) dalam menghadirkan layanan digital yang terintegrasi, aman, dan andal.

Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan alat transaksi, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengawasan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi serta menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program TP2DD demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

HLM TP2DD tahun ini mengusung tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah melalui Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan” dan melibatkan seluruh anggota TP2DD serta kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Panglima Daerah Militer XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta unsur Forkopimda lainnya. Hadir pula Kepala Bank Indonesia Kalsel Fadjar Majardi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalsel Agus Maiyo, Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin, serta Direktur Utama PT Bangun Banua Aprizaldi.

Selain itu, para kepala daerah atau perwakilan dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, Asisten Setda Provinsi, Staf Ahli Gubernur, Tim Ahli Gubernur (TAG), dan kepala SKPD juga turut mengikuti kegiatan tersebut.

Pada awal rapat, Wakil Ketua TP2DD Kalsel, Fadjar Majardi, melaporkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan saat ini telah berada pada tahap digital dengan skor di atas 89 persen. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada kategori digital.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperkuat, terutama dalam upaya meraih predikat TP2DD terbaik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dari sisi penyediaan kanal pembayaran digital, seperti mesin dan sistem, secara umum sudah tersedia dengan cukup baik. Namun, tingkat pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan,” jelas Fadjar.

Ia menambahkan, penggunaan kanal digital seperti QRIS, internet banking, dan e-commerce di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan masih berada di bawah 50 persen, sehingga mayoritas transaksi masih dilakukan secara tunai.

Diskusi dalam HLM tersebut menghadirkan panelis Sekretaris TP2DD Kalsel Subhan Noor Yaumil, Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, dan Direktur Utama Bank Kalsel Fahruddin.

Dalam kesempatan itu juga diumumkan pemenang Banua Digital Award 2026 untuk kategori transformasi digital terbaik, yang diraih oleh Kota Banjarbaru. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Muhidin didampingi Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo. (sal/ali/ab)