TAMIANG LAYANG – 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diresmikan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, Sabtu (16/5/2026). Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Zoom Meeting.

Program tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Dari sekitar 7.200 koperasi yang tengah dikembangkan secara nasional, sebanyak 1.061 koperasi dinyatakan telah rampung dibangun lengkap dengan gudang, gerai, serta fasilitas operasional pendukung lainnya.

Di Kabupaten Barito Timur, kegiatan peresmian dipusatkan di KDKMP Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur. Acara dihadiri Bupati Barito Timur M. Yamin, Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Sekretaris Daerah Barito Timur, Dandim 1012/Buntok, Danyon 924/Uria Mapas, Kapolres Barito Timur yang diwakili Kasat Binmas, Pabung 1012/Buntok, Danramil 1012-03/Benua Lima, Kepala Dinas Disdagkop UKM, Kasatpol PP, para camat, kepala desa se-Barito Timur, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan koperasi harus menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat kecil agar lebih mandiri dan berdaya saing.

“Keberadaan koperasi harus mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau serta mengurangi ketergantungan terhadap perantara atau tengkulak,” ujar Presiden.

Sementara itu, Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Merah Putih yang dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

Menurutnya, keberadaan koperasi desa dan kelurahan diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat, membuka peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa.

“Pemerintah Kabupaten Barito Timur siap mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih agar dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar M. Yamin.

Program KDKMP juga dinilai berpotensi memperkuat pemberdayaan UMKM, mendorong ekonomi inklusif, serta mendukung hilirisasi berbagai potensi lokal di daerah.

“Pemerintah menegaskan pembentukan koperasi tersebut tidak sekadar menjadi proyek pembangunan, tetapi juga bagian dari gerakan nasional untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan mandiri,” demikian M. Yamin. (wan/ab)