TAMIANG LAYANG – Kerja pengawasan pemilu tidak akan memberikan dampak maksimal apabila proses dan hasilnya tidak diketahui masyarakat. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu membangun komunikasi publik yang humanis, akurat, dan mudah dipahami agar pesan-pesan pengawasan dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Barito Timur, Agustinus Bole Malo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu Barito Timur dengan materi bertajuk “Membangun Informasi Pengawasan Pemilu yang Humanis, Akurat, dan Dipercaya Publik”, Senin (22/6/2026). Dalam kegiatan tersebut, Agustinus didampingi anggota PWI Barito Timur, Anigoru.

Menurut Agustinus, kehumasan memiliki peran strategis karena menjadi wajah lembaga di mata masyarakat. Informasi yang disampaikan secara tepat dan profesional akan membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi lembaga, sekaligus menangkal hoaks dan disinformasi yang kerap berkembang di ruang digital.

“Kehumasan bukan sekadar mempublikasikan kegiatan. Kehumasan adalah upaya membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi lembaga, menyampaikan informasi yang benar, menangkal hoaks, dan mendekatkan lembaga dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai tantangan kehumasan saat ini semakin berat akibat derasnya arus informasi dan tingginya persaingan dengan media sosial.

Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya minat masyarakat untuk membaca informasi resmi yang disampaikan lembaga pemerintah.

“Informasi yang tidak disampaikan dengan baik akan kalah oleh informasi yang salah tetapi viral. Karena itu, lembaga publik harus mampu menyajikan informasi dengan bahasa yang sederhana, dekat dengan kehidupan masyarakat, dan mudah dipahami,” ungkapnya.

Dalam paparannya, Agustinus juga mengingatkan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan media massa. Menurutnya, wartawan pada dasarnya mencari fakta, data, dampak, nilai berita, dan narasumber yang kompeten.

“Lembaga perlu terbuka terhadap konfirmasi, menyediakan data yang valid, serta memberikan informasi secara cepat dan akurat. Hubungan yang baik dengan media akan membantu penyebarluasan informasi yang benar kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak jajaran Bawaslu untuk mengubah pola komunikasi yang terlalu berorientasi pada kegiatan seremonial. Menurutnya, masyarakat lebih tertarik pada cerita yang menampilkan manfaat, pengalaman, dan dampak nyata dari sebuah kegiatan dibandingkan sekadar laporan acara.

“Pemberitaan harus humanis dan berbasis fakta. Dokumentasi yang baik akan memperkuat publikasi dan membuat informasi lebih mudah diterima masyarakat,” ujarnya.

Selain memaparkan teknik penulisan berita dan strategi membangun hubungan dengan media, sesi tanya jawab dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman praktis mengenai fotografi jurnalistik. Peserta mendapatkan berbagai tips pengambilan foto kegiatan yang menarik untuk publikasi, mulai dari pemilihan sudut pengambilan gambar, dokumentasi interaksi peserta, hingga teknik menghasilkan foto yang memiliki nilai berita.

Tak hanya itu, peserta juga memperoleh pembekalan mengenai produksi konten media sosial agar informasi pengawasan pemilu dapat dikemas lebih menarik, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui berbagai platform digital.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan pemateri dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Barito Timur, Muhammad Zakirin, yang berbagi wawasan mengenai pengelolaan informasi dan publikasi di era digital.

Menutup pemaparannya, Agustinus menegaskan bahwa Bawaslu dan pers memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kualitas demokrasi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta menyampaikan informasi yang benar.

“Kerja pengawasan akan lebih bermakna ketika diketahui dan dipahami masyarakat. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dan pers perlu terus diperkuat demi kepentingan publik dan kualitas demokrasi,” pungkasnya. (wan/ab)