TAMIANG LAYANG – Di tengah fluktuasi harga pangan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, Kabupaten Barito Timur menunjukkan kondisi yang relatif stabil.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (19/1/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Amrullah, dengan agenda utama membahas perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga Minggu Ketiga Januari 2026.

Pembahasan didasarkan pada data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan hasil pemantauan, Kabupaten Barito Timur tercatat sebagai salah satu daerah dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang relatif stabil di Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian ini menjadi catatan positif di tengah dinamika nasional, di mana sebanyak 12 provinsi mengalami kenaikan IPH akibat meningkatnya harga sejumlah komoditas strategis, seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daging ayam ras, dan minyak goreng.

“Stabilitas harga di Barito Timur menunjukkan bahwa langkah-langkah pengendalian yang selama ini dilakukan berjalan cukup efektif,” ujar Amrullah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor serta pemantauan pasar yang dilakukan secara rutin menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan harga di daerah.

Sementara itu, secara nasional tercatat sebanyak 25 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Timur tetap menaruh perhatian serius terhadap potensi tekanan inflasi yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat.

“Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok akan terus kami intensifkan untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar,” tambah Amrullah.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) serta para pemangku kepentingan.

“Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan dan memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat Barito Timur,” demikian Amrullah. (wan/ab)