MARABAHAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala, Akhdiyat Sbari, bertindak sebagai pembina upacara yang digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Senin (13/4/2026).

Dalam amanatnya, Akhdiyat menegaskan bahwa infrastruktur merupakan rangkaian kegiatan konstruksi yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menekankan, bahwa kemajuan ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada kualitas infrastruktur yang dimiliki, khususnya jalan.

“Alhamdulillah, dalam visi dan misi Bupati, H. Bahrul Ilmi bersama Wakil Bupati Herman Susilo, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Fokus yang ingin saya sampaikan kali ini adalah terkait infrastruktur jalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Kuala mencapai sekitar 750 kilometer. Namun, hingga saat ini masih terdapat sekitar 560 kilometer jalan yang belum berstatus mantap.

Ia juga menyebutkan, bahwa standar pelayanan jalan yang ideal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah memiliki kecepatan minimal 60 km per jam.

“Masih ada kurang lebih 560 kilometer jalan yang belum dapat kami tangani secara optimal. Untuk itu, saya selaku pimpinan Dinas PUPR menyampaikan permohonan maaf. Kami berharap ke depan kondisi ini dapat terus diperbaiki,” ungkapnya.

Akhdiyat menyampaikan, bahwa pihaknya terus menerima arahan dari Bupati terkait peningkatan kualitas jalan, meskipun masih menghadapi beban jalan yang belum mantap.

Ia menjelaskan, bahwa target penanganan 560 kilometer jalan yang tercantum dalam RPJM menjadi tantangan yang harus dijawab melalui peningkatan kualitas infrastruktur.

Menurutnya, keseimbangan antara panjang jalan yang ditangani dan kualitasnya, dengan mempertimbangkan faktor biaya, membuka ruang bagi inovasi. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah penggunaan material galam kacapuri sebagai solusi konstruksi.

“Kombinasi antara parameter panjang, kualitas, dan biaya akan membuka peluang inovasi. Bapak Bupati juga memberikan arahan untuk mempertimbangkan penggunaan galam kacapuri sebagai salah satu pendekatan solusi,” jelasnya.

Akhdiyat juga mengapresiasi dukungan pimpinan daerah serta membuka ruang diskusi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bapperida, dalam mengembangkan inovasi di sektor infrastruktur.

Selain aspek teknis, Dinas PUPR turut menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi peralatan, material, maupun manajemen. Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan adalah tenaga ahli di bidang hukum kontrak.

“Dinas PUPR saat ini belum memiliki ahli hukum kontrak. Oleh karena itu, kami membuka peluang bagi ASN di lingkungan Pemkab Barito Kuala yang berminat untuk bergabung. Lulusan Sarjana Hukum maupun Sarjana Ekonomi sangat kami harapkan untuk memperkuat sektor ini,” tambahnya.

Menutup amanatnya, Akhdiyat menegaskan bahwa Dinas PUPR masih membutuhkan banyak tenaga profesional di bidang konstruksi sipil, khususnya yang memiliki spesialisasi pada pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan.

“Kami mengundang para ASN dengan latar belakang Sarjana Teknik Sipil, baik Teknik Sipil Kering maupun Teknik Sipil Basah, untuk bergabung dan berkontribusi bersama Dinas PUPR dalam membangun infrastruktur daerah,” pungkasnya. (dsk/ali/ab)