BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (DPW IAEI) Kalimantan Selatan langsung menetapkan lima program prioritas strategis usai dilantik Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar di Banjarmasin, Minggu (9/8/2026).

Lima program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan, sekaligus mendorong kontribusi sektor tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Banua.

Ketua Umum DPW IAEI Kalimantan Selatan, Prof. Dr. Ahmad Yunani, SE, M.Si., mengatakan IAEI Kalsel tidak ingin hanya menjadi organisasi akademik, tetapi juga mengambil peran strategis dalam memberikan gagasan, riset, rekomendasi kebijakan, hingga pendampingan kepada masyarakat.

“Dengan dilantiknya DPW IAEI Kalimantan Selatan, kami berharap ekonomi Islam dan ekonomi syariah semakin membumi, baik dalam pengetahuan, pemahaman maupun pengamalan masyarakat Kalimantan Selatan yang religius,” ujar Yunani, Senin (10/8/2026).

Ia menegaskan, keberadaan IAEI Kalsel akan diarahkan untuk melanjutkan semangat perjuangan para ulama dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada umat, khususnya melalui penguatan ekonomi Islam.

“Kami melanjutkan perjuangan Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, serta para ulama, habaib, tuan guru, kiai, ustaz dan dai dalam melakukan edukasi dan bimbingan kepada umat melalui para ahli ekonomi Islam di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Yunani menyebut, IAEI Kalsel menghimpun akademisi dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya ULM, UIN, UMB, UNISKA, STIENAS, IBITEK, STIMI, UNU, STAI Darussalam, Poliban dan Politeknik Hasnur.

Kolaborasi tersebut juga akan diperkuat dengan keterlibatan perbankan syariah, profesional, pengusaha serta birokrat yang selama ini memiliki kiprah dalam pengembangan ekonomi Islam dan ekonomi syariah.

Yunani menjelaskan, lima program prioritas yang akan menjadi fokus DPW IAEI Kalsel meliputi:

Pertama, IAEI Policy & Economic Research Center. Program ini diarahkan untuk menjadikan IAEI Kalsel sebagai pusat kajian, riset dan rekomendasi kebijakan ekonomi Islam berbasis data.

Output yang ditargetkan antara lain policy brief, kajian strategis serta Islamic Economic Outlook Kalsel yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Kedua, Halal Economy & UMKM Acceleration. Program ini fokus mendorong UMKM di Kalimantan Selatan agar naik kelas melalui ekosistem ekonomi halal.

Penguatan dilakukan mulai dari legalitas, sertifikasi halal, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, pembiayaan syariah hingga perluasan akses pasar.

“Tujuannya jelas, yaitu memperkuat UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Banua,” kata Yunani.

Ketiga, Zakat-Wakaf Productive Movement. IAEI Kalsel akan mendorong zakat dan wakaf agar tidak hanya ditempatkan sebagai instrumen bantuan konsumtif, tetapi juga menjadi kekuatan pemberdayaan ekonomi produktif.

Untuk merealisasikan program tersebut, IAEI akan mendorong kolaborasi dengan BAZNAS, LAZ, nazhir, pemerintah, lembaga keuangan syariah dan dunia usaha dalam menciptakan usaha produktif serta meningkatkan kemandirian masyarakat.

Keempat, Young Islamic Economist Academy. Program ini menjadi wadah kaderisasi generasi ekonom muda Islam di Kalimantan Selatan agar memiliki kompetensi, integritas dan daya saing.

Kegiatan akan dikembangkan melalui pendidikan, riset, pelatihan, diskusi kebijakan, kewirausahaan serta penguatan kemampuan pengolahan dan pemanfaatan data.

“Ini menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia untuk menyiapkan akademisi, peneliti, praktisi dan pemimpin ekonomi Islam masa depan,” jelas Yunani.

IAEI Kalsel juga akan mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Islam Kalimantan Selatan sebagai instrumen untuk mengukur sekaligus memetakan perkembangan ekonomi syariah di seluruh kabupaten/kota.

Indeks tersebut akan mencakup sejumlah indikator, mulai dari keuangan syariah, industri halal, zakat dan wakaf, UMKM, sumber daya manusia, digitalisasi hingga kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yunani, indeks tersebut nantinya dapat menjadi benchmark sekaligus dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam di Kalimantan Selatan.

“Benang merah kelima program tersebut diarahkan untuk mewujudkan IAEI Kalsel sebagai think tank dan strategic partner dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, produktif, berbasis riset dan berkelanjutan untuk kesejahteraan Banua,” tegasnya.

Yunani menambahkan, posisi DPW IAEI Kalsel semakin kuat dengan dukungan sejumlah tokoh yang masuk dalam struktur organisasi.

Pada jajaran Dewan Pembina terdapat Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, Wakil Gubernur H Hasnuryadi Sulaiman, SE, MAB, Kepala Bank Indonesia Haris Munandar, PhD, Ketua OJK Agus Maiyo, SE, MBF, Rektor ULM Prof. Dr. H. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si., serta Rektor UIN Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.

Sementara itu, jajaran Dewan Penasihat diisi Ketua MUI Kalimantan Selatan KH Ahmad Syairazi, SM. Adapun Dewan Pertimbangan dipercayakan kepada Prof. Dr. KH Hafiz Anshari, MA.

Komposisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi IAEI Kalsel untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, ulama, regulator, perbankan, dunia usaha dan masyarakat dalam membangun ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“IAEI Kalsel harus hadir bukan hanya untuk berbicara tentang ekonomi Islam, tetapi juga menghadirkan solusi yang dapat dirasakan dan diukur manfaatnya bagi masyarakat Banua,” pungkas Yunani. (rls/ali/ab)