TAMIANG LAYANG – Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulitio, mengingatkan pemerintah daerah agar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 secara cermat dan selektif di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Dengan proyeksi pagu anggaran sekitar Rp899 miliar, setiap program pembangunan diminta benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan skala prioritas.

Penegasan tersebut disampaikan Nursulitio setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan koordinasi penyusunan APBD 2027 bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Minggu (8/11/2026).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Barito Timur tersebut dihadiri unsur DPRD, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam agenda tersebut, rombongan juga berkoordinasi dengan jajaran Kemendagri, di antaranya Direktur Perencanaan Anggaran Pemerintahan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Riki, bersama sejumlah narasumber lainnya.

Nursulitio menjelaskan, pembahasan mencakup kebijakan penyusunan APBD 2027, program strategis pemerintah daerah, pedoman penganggaran, hingga kebijakan transfer ke daerah.

Menurutnya, koordinasi langsung dengan Kemendagri diperlukan agar DPRD dan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi serta kebijakan penganggaran yang berlaku.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dari sumbernya, terutama terkait regulasi dan kebijakan penyusunan APBD 2027. Dengan begitu, pemerintah daerah dan DPRD memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kemampuan anggaran Kabupaten Barito Timur sebelumnya berada di kisaran Rp869 miliar.

Namun, dalam perkembangan pembahasan pada Oktober lalu, terdapat tambahan dana sekitar Rp30 miliar sehingga proyeksi pagu APBD 2027 meningkat menjadi kurang lebih Rp899 miliar.

Perubahan tersebut, kata dia, tentu berpengaruh terhadap struktur dan distribusi anggaran pada masing-masing OPD. Karena itu, penyesuaian perencanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kinerja, serta prioritas pembangunan daerah.

“Dengan kondisi keuangan seperti ini, pemerintah daerah harus jeli menentukan program dan kegiatan. Skala prioritas harus benar-benar diperhatikan, termasuk pemenuhan mandatory spending. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Nursulitio juga mengingatkan bahwa kebijakan APBN Tahun Anggaran 2027 belum disahkan. Kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya perubahan maupun penyesuaian kebijakan, termasuk terkait dana transfer ke daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut agar perencanaan yang disusun tetap realistis dan tidak menimbulkan persoalan ketika memasuki tahapan pelaksanaan anggaran.

Selain persoalan kemampuan keuangan, ia menilai kesamaan pemahaman antara DPRD dan jajaran eksekutif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Melalui Bimtek tersebut, DPRD bersama Inspektorat, Sekretariat Daerah, dan BPKAD juga menginventarisasi sejumlah catatan administrasi serta aspek tata kelola pemerintahan yang masih perlu diperbaiki.

Nursulitio menyebut materi yang disampaikan narasumber Kemendagri memberikan pemahaman penting, terutama melalui pembahasan contoh persoalan administrasi dan evaluasi terhadap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

“Kita menginventarisasi bersama apa saja yang menjadi catatan dan apa yang harus diperbaiki. Kita ingin mengetahui bagian mana yang prosesnya masih terlambat dan mana yang belum sesuai ketentuan, sehingga dapat segera dibenahi,” jelasnya.

Ia menegaskan, DPRD menginginkan seluruh tahapan pengelolaan APBD Kabupaten Barito Timur berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Nursulitio mengingatkan bahwa APBD merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini uang negara, uang masyarakat yang dikelola pemerintah. Karena itu, seluruh prosesnya harus benar, tertib administrasi, dan sesuai aturan. Kita ingin berbenah agar perencanaan sampai pelaksanaan APBD di Kabupaten Barito Timur berjalan dengan baik,” pungkasnya. (wan/ab)