JAKARTA – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Pelantikan yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera” tersebut menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengawasan program pemerintah, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Pelantikan turut dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Jaksa Agung RI, para menteri dan wakil menteri, komisaris serta direksi BUMN, hingga kepala daerah dari berbagai wilayah. Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Laos yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.

Rangkaian acara diawali dengan penampilan tari tradisional, dilanjutkan pembacaan berita acara, Surat Keputusan, dan susunan kepengurusan DPP, DPD, serta DPC Srikandi Jaga Desa oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana.

Prosesi pelantikan dan pengukuhan kemudian dipimpin langsung oleh Hashim S. Djojohadikusumo didampingi Prof. Dr. Reda Manthovani.

Dalam sambutannya, Hashim mengapresiasi komitmen perempuan yang tergabung dalam Srikandi Jaga Desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurutnya, pelantikan tersebut berlangsung pada momentum yang tepat karena bertepatan dengan mulai dijalankannya sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia mencontohkan sejumlah program strategis pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, yang membutuhkan dukungan serta pengawasan seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaannya berjalan optimal.

“Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak di desa. Namun, jika pelaksanaannya tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tentu tidak akan maksimal,” ujar Hashim.

Hashim menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pengawasan yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan.

“Program yang bertujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar setiap program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” katanya.

Usai pelantikan, ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di hadapan seluruh peserta dan tamu undangan.

Penandatanganan dilakukan Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU bersama Ketua Umum SMSI Firdaus.

Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat publikasi, edukasi, serta penyebarluasan informasi mengenai berbagai program pembangunan desa yang dijalankan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, SMSI yang beranggotakan sekitar 3.181 perusahaan media siber di Indonesia menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Selain itu, SMSI bersama ABPEDNAS akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota sebagai wadah sinergi dalam penyebarluasan informasi serta penguatan pengawasan pembangunan desa.

Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara ABPEDNAS dan SMSI menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perempuan dan media siber sebagai mitra pemerintah untuk mengawal pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan, hiburan, dan sesi foto bersama. (rls/ali/ab)