Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Program Polisi Peduli Pengangguran yang digelar di Aula Tathya Dharaka Polres Barito Kuala, Kamis (5/11/2026) pukul 09.00 Wita.
Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Barito Kuala AKBP Susilawati, S.H., M.H., didampingi Wakapolres Kompol Yuda Kumoro Pardede, S.H., M.H.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Arif Widodo, S.TP., M.S., Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Barito Kuala Sahminan, S.E., perwakilan sembilan perusahaan, serta 16 peserta pelatihan.
Dalam penyampaiannya, Kapolres Barito Kuala AKBP Susilawati menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak. Diperlukan kerja sama dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial. Melalui Program Polisi Peduli Pengangguran, kami ingin mendorong peningkatan keterampilan masyarakat sekaligus membuka akses terhadap peluang kerja melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, BLK, dan perusahaan,” tegas AKBP Susilawati.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat Barito Kuala yang membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi.
Dalam rapat tersebut turut dipaparkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah penduduk Batola mencapai 334.958 jiwa, dengan 251.351 jiwa di antaranya merupakan penduduk usia kerja.
Dari jumlah tersebut, angkatan kerja tercatat sebanyak 180.935 jiwa. Sebanyak 175.099 jiwa telah bekerja, sedangkan 5.836 jiwa lainnya masih menganggur. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala berada pada angka 3,23 persen.
Data tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa persoalan ketenagakerjaan masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Pemetaan wilayah menunjukkan Kecamatan Alalak menjadi daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi, yakni 439 jiwa. Disusul Kecamatan Anjir Pasar sebanyak 366 jiwa dan Kecamatan Mandastana sebanyak 362 jiwa.
Sementara berdasarkan persentase TPT, angka tertinggi tercatat di Kecamatan Bakumpai sebesar 4,64 persen, Kecamatan Anjir Pasar 3,55 persen, dan Kecamatan Mandastana 3,53 persen.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala terus mendorong sejumlah program strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Program tersebut meliputi pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hingga penguatan hubungan industrial.
Beberapa program unggulan yang turut dibahas dalam rakor tersebut antara lain KURSI PAPAN (Pelatihan Operator Sarana Industri), PELANDUK AMAS (Pelatihan Aluminium, Metal dan Pengelasan), serta PEPES NGEBOR (Pelatihan Pembuatan Sasirangan dan Bordir).
Program pelatihan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan peserta, tetapi juga diarahkan agar berlanjut pada kegiatan pemagangan dan fasilitasi penempatan kerja di sejumlah perusahaan. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh peserta diharapkan dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja.
Rakor juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pendataan pengangguran, mulai dari validitas data yang belum optimal, keterbatasan tenaga pendata, rendahnya partisipasi masyarakat, perubahan kondisi pasar kerja, hingga luasnya wilayah desa dan kelurahan serta pemanfaatan teknologi yang masih perlu ditingkatkan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena akurasi data merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan pelatihan dan penempatan tenaga kerja agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Melalui forum koordinasi tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan menyatukan langkah, sehingga program peningkatan keterampilan serta penyerapan tenaga kerja lokal dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai penempatan tenaga kerja siap kerja Tahun 2026 di Kabupaten Barito Kuala. Acara juga diisi dengan penyerahan plakat dari Kapolres Barito Kuala kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dilanjutkan foto bersama.
Polres Barito Kuala menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kepedulian sosial dan kemitraan dengan berbagai pihak. Semangat Polisi bersama masyarakat diharapkan tidak hanya diwujudkan dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam mendorong masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. (ali/ab)
Tinggalkan Balasan