Kunjungan DPRD Sumbar ke UPTD Samsat Pasaman Barat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap urusan pemerintahan bidang perekonomian, khususnya untuk meninjau capaian dan strategi peningkatan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi teknis seperti Samsat dalam menggali potensi penerimaan daerah. Ia menilai sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi terkait menjadi salah satu sumber utama PAD yang perlu terus dimaksimalkan.

“Kinerja Samsat berperan strategis dalam menopang pendapatan daerah. Kami ingin memastikan target PAD dapat tercapai sesuai rencana dan kendala di lapangan bisa segera diatasi,” ujar Muhidi.

Selain itu, Muhidi juga menyoroti perlunya inovasi pelayanan agar masyarakat lebih mudah dan cepat dalam melakukan kewajiban pajaknya. Ia mengapresiasi langkah UPTD Samsat Pasaman Barat yang telah menerapkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Kunjungan tersebut turut menjadi ajang dialog antara pimpinan DPRD dengan jajaran Samsat setempat mengenai tantangan yang dihadapi, termasuk kepatuhan wajib pajak dan potensi kebocoran penerimaan.

“Kami berharap ada kolaborasi yang kuat antara Pemprov, Bapenda, dan seluruh UPTD Samsat di Sumbar untuk mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat,” tambahnya.

Fokus pada Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan adanya pengawasan langsung ini, DPRD Sumbar berkomitmen memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah. Hal ini menjadi salah satu prioritas dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam kunjungan ini antara lain:

  • Peningkatan Target PAD: DPRD menyadari bahwa pencapaian PAD sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam menggali potensi pajak.
  • Optimalisasi Samsat: Sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak kendaraan bermotor, Samsat harus terus berinovasi dalam pelayanan agar masyarakat merasa nyaman dan percaya.
  • Transparansi dan Akuntabilitas: Dalam menjalankan tugasnya, Samsat harus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyimpangan atau kebocoran penerimaan.

Tantangan yang Dihadapi

Dalam dialog tersebut, beberapa tantangan yang dihadapi oleh UPTD Samsat Pasaman Barat disampaikan. Salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Selain itu, ada juga isu tentang kebocoran penerimaan yang bisa saja terjadi jika sistem pelayanan tidak dikelola secara optimal.

Muhidi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung dan membantu Samsat dalam menghadapi tantangan tersebut. Ia juga menyarankan agar pihak terkait melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Langkah Kebijakan yang Diperlukan

Untuk mencapai target PAD yang diharapkan, beberapa langkah kebijakan perlu diambil, antara lain:

  • Peningkatan Koordinasi: Pemprov Sumbar, Bapenda, dan seluruh UPTD Samsat perlu bekerja sama dalam merancang strategi yang lebih efektif.
  • Peningkatan Kapasitas Aparatur: Tenaga pelaksana di Samsat perlu dilatih agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.
  • Penggunaan Teknologi: Samsat harus terus berinovasi dalam pelayanan, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses administrasi.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan PAD Sumbar dapat terus meningkat, sehingga mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.