MARABAHAN – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke tingkat desa. Sebanyak 195 desa dan enam kelurahan di Kabupaten Batola direncanakan mendapatkan bantuan mesin pemadam kebakaran beserta perlengkapannya dengan dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar.

Langkah tersebut dibahas langsung oleh Bupati Batola H. Bahrul Ilmi bersama seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Batola dalam pertemuan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Minggu malam (25/10/2026).

Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Batola Slamet, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batola Mujib, Kepala Satpol PP Batola M. Syarawi, Plt. Kepala Dinas PUPR Batola, jajaran BPBD Batola, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Batola.

Bahrul Ilmi menegaskan, karhutla tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan sekaligus penanganan kebakaran sejak dini.

“Penanganan karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah, melalui bantuan Presiden, Kabupaten Barito Kuala mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan karhutla,” tegas Bahrul Ilmi.

Menurutnya, anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat sarana dan kesiapsiagaan penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Batola.

Bantuan berupa mesin pemadam dan perlengkapannya nantinya disalurkan melalui BPBD Batola kepada desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program.

“Sebanyak 195 desa dan enam kelurahan direncanakan mendapatkan bantuan mesin pemadam kebakaran beserta perlengkapannya. Nanti BPBD Batola yang akan menyalurkan bantuan tersebut,” ujarnya.

Bahrul Ilmi berharap keberadaan sarana pemadam di tingkat desa dan kelurahan mampu mempercepat respons ketika kebakaran terjadi. Dengan penanganan lebih awal, api diharapkan dapat dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Selain penguatan sarana, ia juga mendorong setiap desa memiliki Barisan Pemadam Kebakaran (BPK). Keberadaan BPK dinilai penting sebagai garda terdepan dalam melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran.

“Kita berharap masing-masing desa memiliki BPK, agar penanganan dini dapat dilakukan di tingkat desa masing-masing. Dengan begitu, api bisa segera ditangani sehingga tidak sampai meluas ke mana-mana,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Batola yang memperkuat penanganan karhutla melalui bantuan mesin pemadam dan perlengkapan bagi BPK di desa-desa.

Menurutnya, dukungan sarana tersebut akan membantu masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat koordinasi antardesa dalam menghadapi ancaman kebakaran.

“Dengan adanya mesin pemadam dan kelengkapan peralatan ini, mudah-mudahan penanganan karhutla dapat dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan semangat gotong royong,” ujar Elly.

Ia menilai, penguatan sarana pemadam di tingkat desa perlu dibarengi dengan kesiapsiagaan masyarakat dan kerja sama lintas wilayah. Dengan demikian, potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi karhutla yang lebih luas.

“Penguatan fasilitas pemadam dan pembentukan BPK di tingkat desa diharapkan menjadi langkah konkret Pemkab Batola dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla, sekaligus mempercepat respons terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah masyarakat,” tutup Elly Rahmah. (ali/ab)