BANJARMASIN – Ketidaksesuaian data desil menjadi salah satu keluhan warga yang mencuat dalam kegiatan penelaahan aspirasi masyarakat yang dilakukan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, di RT 16, Kelurahan Surgi Mufti, Jumat (23/10/2026).

Persoalan tersebut dinilai penting karena data desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelayakan masyarakat menerima bantuan sosial. Ketika data tidak menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya, masyarakat yang dinilai layak berpotensi justru tidak mendapatkan bantuan.

Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari perbaikan jalan berlubang, pembenahan infrastruktur di kawasan gang dan jalan utama, hingga persoalan bantuan sosial yang berkaitan dengan ketidaksesuaian data desil.

Rikval mengatakan, keluhan terkait data desil perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, data penerima bantuan harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan.

“Kalau ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi dinyatakan tidak layak karena desilnya tidak sesuai, data tersebut harus dievaluasi kembali,” tegas Rikval.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan administrasi. Akurasi data memiliki dampak langsung terhadap masyarakat karena menentukan siapa yang dapat mengakses bantuan sosial dari pemerintah.

“Data harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Jangan sampai warga yang memang memenuhi kriteria justru terlewat hanya karena data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Menurut Rikval, ketidaktepatan data juga dapat membuat penyaluran bantuan sosial tidak mencapai sasaran yang semestinya. Karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan pemerintah di tingkat kelurahan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rikval meminta Lurah Surgi Mufti maupun seluruh lurah di Kota Banjarmasin lebih aktif melakukan pendataan dan verifikasi kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Ia mendorong pemerintah kelurahan tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sosial ekonomi warga.

“Terhadap data desil tersebut, kami meminta agar bisa dievaluasi kembali. Saya juga meminta seluruh lurah di Kota Banjarmasin untuk menjemput bola kepada warga yang berada di wilayah tanggung jawabnya,” tegasnya.

Menurut dia, langkah jemput bola diperlukan untuk mengetahui perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang mungkin belum tercermin dalam data administrasi.

Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah kelurahan diharapkan dapat mengidentifikasi warga yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi maupun menemukan data yang tidak sesuai, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme evaluasi.

Selain persoalan bantuan sosial, warga dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan perbaikan infrastruktur, terutama jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang di lingkungan permukiman.

Rikval menyebut seluruh masukan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan penelaahan aspirasi. Penyampaian program dari sejumlah perangkat daerah juga diharapkan membuka ruang komunikasi agar kebutuhan warga dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah.

“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan dalam pembahasan dan tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah daerah,” katanya.

Rikval menilai persoalan data desil tetap membutuhkan perhatian khusus karena berkaitan dengan hak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial.

Ia berharap evaluasi dan pemutakhiran data dapat dilakukan secara lebih aktif sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang sesuai kriteria.

“Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran dan masyarakat yang memang memenuhi persyaratan tidak kehilangan haknya,” pungkasnya. (saa/jb/ab).